Surabaya. Rabu 11 September 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Jatim melaksanakan sosialisasi penyampaian hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum.
Kadiv Yankum dan HAM Dulyono di Surabaya, menyampaikan sasaran utama reformasi birokrasi nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel.
“Salah satu cara memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut dengan melakukan penilaian IRH. Ini Sebagai salah satu upaya me-review berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah,” katanya.
Sejak bulan April sampai Juli 2024, kata dia, Kanwil Kemenkumham Jatim sebagai tim sekretariat wilayah telah melakukan pendampingan intensif kepada tim kerja pemda dalam melakukan pemenuhan data dukung serta penilaian atas empat variabel pengukuran pada aplikasi IRH.
“Kami optimistis atas penilaian mandiri delapan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang mencapai nilai 100, semoga nilai ini tetap dapat dipertahankan dalam penilaian oleh tim penilai nasional,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Wilayah V Badan Strategi dan Kebijakan Jatmiko menerangkan Tahun 2024, BSK mentargetkan 100 persen pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam program penilaian IRH.
“Dan Alhamdulillah Pemprov Jatim dan 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur 100 persen turut berpartisipasi dalam penilaian IRH di tahun 2024 ini,” katanya.
Untuk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 belum ikut serta pada penilaian IRH, namun pada penilaian tahun ini Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk ikut serta dan memperbaiki ketertinggalan dalam aspek penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2024.
